HGU Berakhir, KETUA UMUM OMBB Angkat Bicara : Pemkab Bengkulu Utara Harus Sigap dan Tanggap Ambil Alih Penyelesaian Konflik Lahan PT.PDU

Nuraniindonesia.Com : “  Ketua umum Organisasi Maju Bersama Bengkulu,  Majelis Pimpinan Nasional ‘M. Diamin’   angkat bicara,

“Sebaiknya Pemerintah Daerah Harus Tegas  dalam menyikapi konflik  di lahan PT. PDU Kabupaten Bengkulu Utara  yang sedang memanas “  ungkap M.  Diamin ( Ketum Organisasi Maju Bersama Bengkulu)

Lebih lanjut eliau mengatakan bahwa,

“Secara garis besar  kami melihat Presiden Jokowi berpihak kepada petani dengan program programnya,” ungkapnya, Senin (14/06/2021).

“Konflik Lahan tersebut sudah lama terjadi di Desa Durian Daun  Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara  Provinsi Bengkulu, siang hari tadi terus memanas”, imbuhnya.

1. Diamin mengapresiasi sejumlah kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ini, terkait program yang mendukung para petani.

Beliau mengungkapkan soal tanah HGU PT.PDU yang masa berlakunya sudah berakhir pada tahun 2018 dan diberi  waktu pembaruan sampai dengan akhir tahun 2020, apabila belum ada kejelasan Makah pihak dari PT. PDU tersebut boleh lagi beraktivitas dilahan tersebut, tapi kenyataannya saat ini HGU PT PDU tersebut masih belum ada kejelasan .bahkan sampai saat ini pihak PT. PDU tersebut   masih dikuasai swasta atau perusahaan,” tuturnya.

Terkait persoalan HGU merupakan tugas pokok pemerintah Baik Bupati ataupun Gubernur melalui kewenangan yang dimiliki, dapat memfasilitasi kehidupan yang layak bagi para petani di Bengkulu Utara .

Ketua Umum organisasi Baju Bersama Bengkulu,  M. Diamin  sebagai di beri kuasa untuk mendampingi  FORUM BARISAN MASYARAKAT PEJUANG TANAH ULAYAT PENYANGGA,  berharap  agar HGU yg dikuasai swasta ( PT. PDU ) di Bengkulu Utara  yang sekarang terjadi Konflik  segera di kembalikan ke masyarakat (petani). Sebab tanah merupakan jantung kehidupan masyarakat  Bengkulu Utara”, ungkap M Diamin

“Maka, kita mendesak pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk mengembalikan HGU korporasi menjadi HGU petani. Pemerintah harus memastikan kebijakan HGU yang dikelola perorangan maupun perusahaan bisa memberikan dampak positif bagi para petani,” pungkasnya.