Reses 4 titik yang tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran Covid 19, yakni, pertama di Jl. Raya Teluk Sepang RT 05 RW 01 Kecamatan Muara 2 Kecamatan Kampung Melayu.
Kedua, di Jl. Kampung Bahari Perumahan Nelayan RT 27 RW 06 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu. Ketiga, Jl. Merapi Raya RT 11 RW 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung dan terakhir, di Adeeva Hotel Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung.
Dari aspirasi yang disampaikan warga kepada politisi Golkar di 3 lokasi, dengan juga melibatkan perangkat pemerintahan setempat, mayoritas masih mengaspirasi masalah fasilitas umum (fasum) seperti pelaksanaan reses sebelumnya. Diantaranya, usulan penambahan tiang listrik, penerangan jalan umum (PJU) berupa lampu jalan, dan perbaikan jalan.
Lalu, keluhan warga mengenai saluran drainase yang tersumbat, serta meminta dibangunkan gorong-gorong.
Sedangkan di bidang pendidikan, warga Merapi Kelurahan Kebun Tebeng contohnya, menyesalkan, masih adanya pihak sekolah yang memungut uang infaq kepada wali murid atau orang tua melalui siswa dan siswi-nya. Bahkan nilai sumbangan itu, juga tidak tanggung-tanggung dengan ada yang mencapai Rp. 270 ribu perbulannya.
“Dari berbagai aspirasi warga ini akan kita tindak lanjuti kepada pihak terkait. Terkhusus yang namanya infaq itu juga akan dicarikan solusi, karena hal demikian secara tidak langsung memberatkan orang tua/ wali murid pelajar,” ujarnya pada Kamis, (07/10/2021).
Selain itu warga Kota yang daerah asalnya Pajar Bulan dan Ulu Talo yang meminta Ketua Komisi III DPRD Provinsi membidangi pembangunan infastruktur, bisa memperjuangkan pembangunan jembatan antara Ulu Talo dengan Kayu Elang, Gunung Megang. Terlebih penanganan jembatan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.
“Insya Allah aspirasi warga ini akan kita sampaikan ke dinas teknis. Tapi sebelumnya kita bersama Pak Gubernur mengecek ke lokasi, sebelum disediakan anggaran dananya pada tahun 2023 mendatang. Mengingat jika terealisasi, warga Kayu Elang dan sekitarnya ke Bengkulu, tidak mesti melewati Pajar Bulan lagi, tapi bisa melalui Ulu Talo,” jelas Sumardi.
Sementara reses Sumardi dengan para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tergabung dalam Himpunan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Provinsi dan Kota Bengkulu, dimanfaatkan sebagai ajang reunian sembari menampung aspirasi.
Mengingat sebelum menjabat salah satu wakil rakyat provinsi di parlemen, sempat sebagai seorang birokrat, serta pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Bengkulu selama 3 tahun setengah. Dengan itu secara tidak langsung ketika itu diakui Sumardi, sangat dekat dengan para pencetak generasi penerus bangsa di Bengkulu ini.
Terlebih saat menjabat Kepala Dikbud Provinsi, memang sempat mengalokasikan anggaran dana untuk biaya operasional tenaga pendidik, tetapi sekarang ini sudah tidak ada lagi, sehingga kembali mengaspirasikan, agar bisa disediakan kembali oleh Pemerintah Daerah.
“Kita akan perjuangkan anggaran bagi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD ini agar ada lagi. Saya juga yakin Pak Gubernur bersama Pak Walikota akan setuju dan senang hati menyediakannya, meski di tengah keterbatasan dana. Khusus tindak lanjut tingkat provinsi, akan dibicarakan antar fraksi di DPRD Provinsi, dan juga Komisi IV yang membidangi pendidikan, memikirkan tidak saja untuk tingkat kesejahteraan para gurunya, lembaga, dan sarana serta prasarananya,” tutup Sumardi dengan senang hati usai bertemu dan sempat menerima proposal dari ratusan guru PAUD se Kota Bengkulu ini.
Komentar